Memandang Lebih Luas Fungsi Pers Sebagai The Fourth Estate (Bagian Dua)





Oleh : Arief Satiawan, Yuniva Tri Lestari, Anindita Azzahra


Pers mahasiswa (persma) ada untuk menggerakkan bulir-bulir cabang hipotalamus intelektualitas dalam rangka membentuk opini masyarakat dengan goresan pena yang berimbang, propaganda dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Organisasi pers mahasiswa di Indonesia menyatakan bahwa persma bersifat independen. Dikatakan demikian karena persma memiliki koridor untuk menyampaikan fungsi utama sebagai pemberi informasi, mendidik masyarakat (mahasiswa) dan memberikan hiburan tanpa tekanan pihak mana pun. Jika klausa ini yang digunakan untuk memandang fungsi pers sebagai the fourth estate, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menolak intervensi maupun masukan yang cenderung mengarah kepada kepentingan tertentu suatu pihak. Beginilah kami memandang persma yang hingga sekarang membesarkan nama-nama pejuang persma di masanya masing-masing.

Mahasiswa yang terikat pada lembaga pers mahasiswa tidak seharusnya lantas berbangga bahwa dirinya adalah seorang wartawan kampus belaka. Tidak jarang mahasiswa menulis sebuah opini hasil pemikirannya atas orientasi uang. Ini bukanlah menjadi satu-satunya alasan berharga untuk dipersembahkan demi sebuah kualitas tulisan yang “berpengaruh”. Belum lagi jika mengatakan orientasi imbalan uang bagi sebuah lembaga atau badan pers mahasiswa. Persma mau tidak mau masih meng-induk pada pemerintah tunggal bernama rektorat sebagai cerminan birokrasi universitas. Inilah ajang pembelajaran atau bahkan tantangan tersendiri bagi sebuah lembaga pers mahasiswa yang selalu dituntut untuk tidak neko-neko (aneh-aneh, red) dalam memberitakan kabar kampus. Acap kali rektorat ingin sekali namanya melambung dengan kendaraan yang bernama media kampus, yang sejak awal mahasiswalah yang mengusung. Apakah dengan hal semacam ini mahasiswa patut untuk mengatakan “iya” demi sebuah anggaran yang sudah dialokasikan bagi lembaga persma. Tentu saja dengan mempertaruhkan fungsi utama pers sebagai watchdog sebuah pemerintahan.

Kita tidak bisa seratus persen mendeklarasikan bahwa persma yang mulai luluh ditunggangi pemerintahan, dalam hal ini birokrasi kampus, mengambil sikap yang salah. Tentu posisi ini berat dijalani. Di satu sisi pers mahasiswa berada di bawah naungan perlindungan birokrasi kampus yang kami sebut rektorat. Tidak hanya perlindungan legalitas, namun juga jaminan kehidupan lembaga dalam bentuk anggaran bagi organisasi mahasiswa. Namun di sisi lain, pers mahasiswa harus tetap memperjuangkan sifatnya yang bebas. Artinya persma memiliki kebebasan menyuarakan keadilan dan kebenaran dalam ingkup nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya sekedar mempertahankan kebebasan dalam melenggang di dunia penulisan artikel reportase, namun juga mempertimbangkan posisi yang riskan karena persma harus tetap sadar bahwa ia adalah “anak” dari birokrasi universitas. Sebagaimana seorang anak bertindak baik kepada orangtua yang sudah membawa citra legalitas untuk sebuah organisasi usungan sebuah kelompok mahasiswa.

Tulisan yang disampaikan oleh persma diharapkan mampu menghasilkan pemikiran brilian dan ideologi mahasiswa. Hal ini penting untuk menyikapi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di kampus. Inilah alasan mengapa persma bisa dikatakan lebih idealis daripada pers umum. Persma saat ini pun masih sering diliputi rasa dilema antara idealis dan independen. Contohnya ialah, jika suatu persma menuliskan berita tentang penyimpangan kebijakan di kampus, maka yang terjadi ialah, bukan tidak mungkin birokrasi kampus akan mem”bredel” persma bersangkutan. Bagi jurnalis kampus yang memiliki mental rendah maka sikap diam dan menyatakan permohonan maaf selesailah sudah perkara. Lain cerita jika terjadi di hadapan jurnalis bermental baja, maka mereka akan terus mempertahankan tulisannya jika memang memuat nilai kebenaran. Mereka akan gigih memperjuangkan sebuah idealisme kebenaran bermodalkan kode etik jurnalistik di bawah naungan dewan pers nasional. Walau nyawa taruhannya dan dilepaskannya alokasi dana oleh birokrasi tak masalah bagi mereka.

Dikatakan dalam sebuah seminar jurnalistik apakah persma memiliki kedudukan yang sama dengan pers yang dilindungi undang-undang dan adakah lembaga yang dapat melindungi persma dari ancaman pem”bredel”an. Pembicara di seminar tersebut menjawab bahwa persma sudah sama seperti pers media dan dikatakan bahwa persma tidak perlu khawatir dengan ancaman pem”bredel”an, karena persma dilindungi oleh badan penerbitan surat kabar. Meski kenyataannya seperti itu, namun posisi persma tetaplah “abu-abu”. Pers dikatakan sebagai pilar ke empat dalam demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun apakah persma sudah termasuk dalam pers yang dikatakan? Bagaimana dengan peran vital pers (persma) sebagai kontrol sosial? Dengan keterbatasan yang dimiliki persma, apakah bisa mereka melaksanakan peran vitalnya tersebut dengan maksimal? Bukankah esensi dari jurnalisme itu adalah memberikan informasi yang akurat, aktual dan terpecaya kepada publik agar publik dapat mengetahuinya dan dapat memberikan kritik maupun saran yang dibutuhkan untuk suatu pembangunan?

Jika persma mulai berhasil ditunggangi pihak tertentu dengan alasan finansial atau pemberitaan yang bersifat promotif dan sensasi fitnah tanpa bukti dan data yang jelas, maka inilah awal kecacatan sebuah lembaga pers terjadi. Manja dan mulai nyaman dengan uang yang dijanjikan oleh birokrasi universitas menjadikan masyarakat pembaca (mahasiswa) sebagai segmentasi pasar media kampus tidak lagi diajak untuk membentuk alur berpikirnya sendiri dengan persepsinya masing-masing, namun sebaliknya, mereka didekte untuk menempatkan birokrasi universitas memiliki bargaining position yang selalu baik di mata masyarakat dengan segala programnya yang bermanfaat. Padahal kita tahu bahwa program hasil eksekusi kebijakan birokrasi kampus tidak seluruhnya bisa diterima dengan “menganggukkan” kepala saja, namun perlu kajian lebih lanjut terkait keefektivitasan outcome yang dihasilkan. Jika memang ini yang terjadi maka fungsi pengawasan yang sejak orde lama digembar-gemborkan oleh pejuang lembaga persma tidak lagi berjalan normal. Ia sudah lumpuh bahkan mungkin mati.

Justru jika pem”bredel”an sebuah lembaga persma terjadi dengan alasan pemberitaan kebenaran yang tidak disukai pemerintah, maka inilah masa dimana kobaran jiwa jurnalis masa lalu dalam sejarah terulang kembali. Dari sinilah lembaga persma lain bisa membuka mata untuk saling mendukung dengan menggencarkan advokasi bersama untuk upaya kebangkitan pembangunan yang melek akan kebijakan yang lekat dengan kehidupan publik. Bukankah pemberitaan yang adil dan benar tidak menyalahi kode etik jurnalistik? Bukankah ini yang dimaksud dengan pers yang bertanggungjawab. Berani mengambil resiko untuk sebuah penegakkan fungsi utama sebagai pengawasan (watchdog) pemerintah ibarat berlayar di samudera. Tentu saja kalau samudera itu adalah pemerintah dan masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain, maka nahkoda perahu itu adalah insan pers. Terkadang kita tidak bisa menolak bahwa nekat dan kesuksesan itu berbanding lurus. Bukankah menyampaikan kebenaran berarti menaati firman Tuhan dalam kitab suci yang berbunyi “Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa" (Al Hijr:55). Jadi sebagai insan persma yang bergerak di bidang jurnalistik kampus, maka sudah semestinya kita belajar memahami segala kebijakan yang dikenakan untuk mahasiswa dengan arif dan kritis. Namun jika kita percaya bahwa peradaban pemerintahan yang madani akan tercapai jika fungsi saling mengawasi berjalan dengan harmonis, tentu menjadi impian bersama. Tidak ada lagi korupsi atau penyakit “kursi panas” yang lain. Apakah hal ini akan menjadi fakta atau hanya fatamorgana saja? Hanya kita yang mampu menjawab.

#Onedayonepost #ODOpbatch5 #tantangan

Share:

No comments:

Post a Comment

Disable Adblock