Showing posts with label Essay. Show all posts
Showing posts with label Essay. Show all posts

Nepot.Is.Me




Pemimpin memang bukanlah posisi yang bisa diisi oleh sembarangan orang. Dari pemimpin inilah, akan terlihat bagaimana wajah sebuah negeri. Dari pemimpin inilah perubahan-perubahan akan terjadi kelak. Dan dari pemimpin inilah akan lahir calon-calon pemimpin baru, dengan karakter dan visi yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu memilih pemimpin haruslah yang terbaik dari yang terbaik jika ingin memperbaiki keadaan.

Adanya nepotisme tentu saja mencoreng wajah pemimpin dan demokrasi. Konsep demokrasi yang selama ini di agung agungkan sebagai sistem pemerintahan terbaik karena berorientasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat nyatanya mulai kehilangan titahnya. Banyak pemimpin yang meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Harapan demokrasi bisa diterapkan di level terkecil masyarakat pun hanya menjadi angan-angan semata. Jangankan diterapkan di level terkecil di masyarakat, di dunia kampus yang berisi orang-orang berpendidikan saja, nyatanya demokrasi dijadikan alat permainan politik untuk melakukan tindakan nepotisme.

Maraknya nepotisme yang terjadi di berbagai elemen masyarakat, instansi maupun pemerintahan ternyata disebabkan oleh penyalahgunaan demokrasi. Konsep demokrasi yang mengacu kepada suara terbanyak justru menimbulkan beberapa paradigma dan kehausan akan kekuasaan. Kebebesan dalam berpendapat, berkumpul dan membuat organisasi justru melahirkan stigma tersendiri. Banyak orang yang membuat organisasi, kemudian maju mencalonkan diri menjadi pemimpin, jika dia sukses terpilih, maka dia dengan “senang hati” akan mengangkat orang-orangnya ke posisi posisi penting dan strategis.  Kalau sudah begini, apakah demokrasi masih menjadi yang terbaik?

Nepotisme sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, dari pemimpin pemimpin cilik hingga pemimpin pemimpin besar. baik dalam skala besar maupun kecil. Baik dilakukan oleh rakyat kecil maupun rakyat besar. Baik pegawai tingkat bawah hingga pegawai tingkat atas. Baik organisasi kecil hingga organisasi besar. Semua sudah terjangkit virus bernama nepot.is.me. Sering kita mendengar, seseorang yang mendapat pekerjaan, karena ada “orang dalam” di tempat dia melamar pekerjaan, kita juga sering melihat di berita, bagaimana pemimpin pemimpin bangsa, para wakil rakyat, yang memberikan posisi posisi tertentu kepada kerabat atau kalangan dekatnya, kita juga tak bisa memungkiri di suatu instansi pendidikan adanya “peng-anak-emas-an” kepada murid murid yang tergolong kaya atau anak dari pejabat penting. Bahkan di bangku perkuliahan pun kita sering melihat seorang mahasiswa yang membooking tempat duduk di sekitarnya agar temen-temen dekatnya bisa duduk didekatnya. Beberapa contoh tersebut menegaskan bahwa nepotisme tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang sudah mengakar kuat kepada pribadi masing-masing.

Kita bisa melihat contoh yang ada di negeri ini. Dulu pernah ada kasus nepotisme di SKK Migas. Mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini mengangkat kaum loyalisnya di SKK Migas yang rata-rata adalah alumni ITB. Padahal sebelumnya mereka tidak terpakai, akan tetapi setelah Rubi mengisi posisi SKK Migas, ia langsung memanggil alumni  ITB tersebut untuk mengisi posisi penting dan strategis di SKK migas. Tentu saha hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap orang-orang yang non alumni ITB.

Sudah selayaknya seorang pemimpin tidak memakai konsep nepotisme dalam mengarungi bahtera kepemimpinannya. Pemimpin haruslah independen, netralitas dan berintegritas. Independen dalam artian bekerja sesuai hati nurani, netralitas dalam artian tidak memihak atau terpengaruh siapa pun dan  integritas dalam kepemimpinannya. Karena hanya pemimpin yang kuat lah yang mempunyai kekuatan untuk mengubah sesuatu.

Menjadi Indonesia yang kuat tentu saja harus menguatkan diri terlebih dahulu. Kuatkan pemimpinnya, kuatkan sistemnya lalu kuatkan rakyatnya. Kuatkan itu semua dengan nilai-nilai yang baik dan benar. Proses penguatan sendiri pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dan hasil dari penguatan itu sendiri pun akan bermacam-macam. Bisa gagal atau sukses.  Oleh karena itu kita harus terus mencoba, belajar, berjuang dan berdoa untuk bisa memperbaiki keadaan ini, karena perbaikan itu tidak akan pernah sempurna dan ikhtiar itu tidak pernah selesai.

#Onedayonepost #ODOPbatch5 #tantangan


Share:

Netralitas dalam Pilkada




Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tinggal menghitung hari lagi. Pesta demokrasi rakyat yang dihelat lima tahun sekali ini akan dimulai pada tahun 2018 ini. Kursi Panas daerah mulai panas untuk diperbincangkan. Beberapa nama calon yang dikira pantas untuk menduduki kursi mewah tersebut kini banyak yang menjadi trending topic di daerah pemilihannya masing-masing.  Tentu saja siapapun yang menjadi pemilik kursi nomor 1 nanti diharapkan mampu membuat daerahnya semakin lebih baik.

Menyongsong pilkada, banyak isu isu yang menarik perhatian publik. Salah satunya adalah kabar tentang netralitas beberapa lembaga negara dan aparatur sipil negara. Isu yang paling menarik perhatian adalah  klaim netralitas yang diusung oleh TNI, polri dan PNS  dalam partisipasinya pada pilkada serentak nanti.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia netral berarti tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). TNI, Polri dan PNS dalam definisi netralnya sendiri mengartikan bahwa netralnya ialah secara lembaga, bukan secara personal. Jadi secara kelembagaan mereka tidak memihak siapapun, tapi tetap saja secara personal mereka akanikut  memilih.

Namun, kebijakan netral ini seolah menjadi pertanyaan banyak pihak karena dinilai hanya slogan semata. Meskipun belum ada fakta yang menyebutkan bahwa ada oknum oknum TNI, Polri dan PNS yang membantu kampanye para calon kepala daerah, tapi hal tersebut bisa membuat gerah sebagian orang, karena bisa banyaknya isu-isu miring yang beredar mengenai adanya oknum dalam lingkup TNI, Polri dan PNS yang mengusung salah satu pasangan calon kepala daerah. Jika benar ini terjadi tentu saja hal ini mencederai prinsip demokrasi.  

Patut ditunggu bagaimana partisipasi TNI, Polri dan PNS dalam memeriahkan pilkada serentak tahun ini. Kredibilitas lembaga akan sangat dipertaruhkan dengan kebijakan netral yang diambil ini. Jika TNI, Polri dan PNS mampu dalam menjalankan “misi” netralnya tersebut, maka hal itu bisa menaikkan citra dan elektabilitas lembaga negara yang bersih, akan tetapi jika nanti gagal dalam menjalankan misi netralnya tersebut, maka nama lembaga lah yang menjadi taruhannya..


#Onedayonepost #ODOPbatch5 #tantangan
Share:

Memandang Lebih Luas Fungsi Pers Sebagai The Fourth Estate (Bagian Dua)





Oleh : Arief Satiawan, Yuniva Tri Lestari, Anindita Azzahra


Pers mahasiswa (persma) ada untuk menggerakkan bulir-bulir cabang hipotalamus intelektualitas dalam rangka membentuk opini masyarakat dengan goresan pena yang berimbang, propaganda dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Organisasi pers mahasiswa di Indonesia menyatakan bahwa persma bersifat independen. Dikatakan demikian karena persma memiliki koridor untuk menyampaikan fungsi utama sebagai pemberi informasi, mendidik masyarakat (mahasiswa) dan memberikan hiburan tanpa tekanan pihak mana pun. Jika klausa ini yang digunakan untuk memandang fungsi pers sebagai the fourth estate, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menolak intervensi maupun masukan yang cenderung mengarah kepada kepentingan tertentu suatu pihak. Beginilah kami memandang persma yang hingga sekarang membesarkan nama-nama pejuang persma di masanya masing-masing.

Mahasiswa yang terikat pada lembaga pers mahasiswa tidak seharusnya lantas berbangga bahwa dirinya adalah seorang wartawan kampus belaka. Tidak jarang mahasiswa menulis sebuah opini hasil pemikirannya atas orientasi uang. Ini bukanlah menjadi satu-satunya alasan berharga untuk dipersembahkan demi sebuah kualitas tulisan yang “berpengaruh”. Belum lagi jika mengatakan orientasi imbalan uang bagi sebuah lembaga atau badan pers mahasiswa. Persma mau tidak mau masih meng-induk pada pemerintah tunggal bernama rektorat sebagai cerminan birokrasi universitas. Inilah ajang pembelajaran atau bahkan tantangan tersendiri bagi sebuah lembaga pers mahasiswa yang selalu dituntut untuk tidak neko-neko (aneh-aneh, red) dalam memberitakan kabar kampus. Acap kali rektorat ingin sekali namanya melambung dengan kendaraan yang bernama media kampus, yang sejak awal mahasiswalah yang mengusung. Apakah dengan hal semacam ini mahasiswa patut untuk mengatakan “iya” demi sebuah anggaran yang sudah dialokasikan bagi lembaga persma. Tentu saja dengan mempertaruhkan fungsi utama pers sebagai watchdog sebuah pemerintahan.

Kita tidak bisa seratus persen mendeklarasikan bahwa persma yang mulai luluh ditunggangi pemerintahan, dalam hal ini birokrasi kampus, mengambil sikap yang salah. Tentu posisi ini berat dijalani. Di satu sisi pers mahasiswa berada di bawah naungan perlindungan birokrasi kampus yang kami sebut rektorat. Tidak hanya perlindungan legalitas, namun juga jaminan kehidupan lembaga dalam bentuk anggaran bagi organisasi mahasiswa. Namun di sisi lain, pers mahasiswa harus tetap memperjuangkan sifatnya yang bebas. Artinya persma memiliki kebebasan menyuarakan keadilan dan kebenaran dalam ingkup nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya sekedar mempertahankan kebebasan dalam melenggang di dunia penulisan artikel reportase, namun juga mempertimbangkan posisi yang riskan karena persma harus tetap sadar bahwa ia adalah “anak” dari birokrasi universitas. Sebagaimana seorang anak bertindak baik kepada orangtua yang sudah membawa citra legalitas untuk sebuah organisasi usungan sebuah kelompok mahasiswa.

Tulisan yang disampaikan oleh persma diharapkan mampu menghasilkan pemikiran brilian dan ideologi mahasiswa. Hal ini penting untuk menyikapi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di kampus. Inilah alasan mengapa persma bisa dikatakan lebih idealis daripada pers umum. Persma saat ini pun masih sering diliputi rasa dilema antara idealis dan independen. Contohnya ialah, jika suatu persma menuliskan berita tentang penyimpangan kebijakan di kampus, maka yang terjadi ialah, bukan tidak mungkin birokrasi kampus akan mem”bredel” persma bersangkutan. Bagi jurnalis kampus yang memiliki mental rendah maka sikap diam dan menyatakan permohonan maaf selesailah sudah perkara. Lain cerita jika terjadi di hadapan jurnalis bermental baja, maka mereka akan terus mempertahankan tulisannya jika memang memuat nilai kebenaran. Mereka akan gigih memperjuangkan sebuah idealisme kebenaran bermodalkan kode etik jurnalistik di bawah naungan dewan pers nasional. Walau nyawa taruhannya dan dilepaskannya alokasi dana oleh birokrasi tak masalah bagi mereka.

Dikatakan dalam sebuah seminar jurnalistik apakah persma memiliki kedudukan yang sama dengan pers yang dilindungi undang-undang dan adakah lembaga yang dapat melindungi persma dari ancaman pem”bredel”an. Pembicara di seminar tersebut menjawab bahwa persma sudah sama seperti pers media dan dikatakan bahwa persma tidak perlu khawatir dengan ancaman pem”bredel”an, karena persma dilindungi oleh badan penerbitan surat kabar. Meski kenyataannya seperti itu, namun posisi persma tetaplah “abu-abu”. Pers dikatakan sebagai pilar ke empat dalam demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun apakah persma sudah termasuk dalam pers yang dikatakan? Bagaimana dengan peran vital pers (persma) sebagai kontrol sosial? Dengan keterbatasan yang dimiliki persma, apakah bisa mereka melaksanakan peran vitalnya tersebut dengan maksimal? Bukankah esensi dari jurnalisme itu adalah memberikan informasi yang akurat, aktual dan terpecaya kepada publik agar publik dapat mengetahuinya dan dapat memberikan kritik maupun saran yang dibutuhkan untuk suatu pembangunan?

Jika persma mulai berhasil ditunggangi pihak tertentu dengan alasan finansial atau pemberitaan yang bersifat promotif dan sensasi fitnah tanpa bukti dan data yang jelas, maka inilah awal kecacatan sebuah lembaga pers terjadi. Manja dan mulai nyaman dengan uang yang dijanjikan oleh birokrasi universitas menjadikan masyarakat pembaca (mahasiswa) sebagai segmentasi pasar media kampus tidak lagi diajak untuk membentuk alur berpikirnya sendiri dengan persepsinya masing-masing, namun sebaliknya, mereka didekte untuk menempatkan birokrasi universitas memiliki bargaining position yang selalu baik di mata masyarakat dengan segala programnya yang bermanfaat. Padahal kita tahu bahwa program hasil eksekusi kebijakan birokrasi kampus tidak seluruhnya bisa diterima dengan “menganggukkan” kepala saja, namun perlu kajian lebih lanjut terkait keefektivitasan outcome yang dihasilkan. Jika memang ini yang terjadi maka fungsi pengawasan yang sejak orde lama digembar-gemborkan oleh pejuang lembaga persma tidak lagi berjalan normal. Ia sudah lumpuh bahkan mungkin mati.

Justru jika pem”bredel”an sebuah lembaga persma terjadi dengan alasan pemberitaan kebenaran yang tidak disukai pemerintah, maka inilah masa dimana kobaran jiwa jurnalis masa lalu dalam sejarah terulang kembali. Dari sinilah lembaga persma lain bisa membuka mata untuk saling mendukung dengan menggencarkan advokasi bersama untuk upaya kebangkitan pembangunan yang melek akan kebijakan yang lekat dengan kehidupan publik. Bukankah pemberitaan yang adil dan benar tidak menyalahi kode etik jurnalistik? Bukankah ini yang dimaksud dengan pers yang bertanggungjawab. Berani mengambil resiko untuk sebuah penegakkan fungsi utama sebagai pengawasan (watchdog) pemerintah ibarat berlayar di samudera. Tentu saja kalau samudera itu adalah pemerintah dan masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain, maka nahkoda perahu itu adalah insan pers. Terkadang kita tidak bisa menolak bahwa nekat dan kesuksesan itu berbanding lurus. Bukankah menyampaikan kebenaran berarti menaati firman Tuhan dalam kitab suci yang berbunyi “Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa" (Al Hijr:55). Jadi sebagai insan persma yang bergerak di bidang jurnalistik kampus, maka sudah semestinya kita belajar memahami segala kebijakan yang dikenakan untuk mahasiswa dengan arif dan kritis. Namun jika kita percaya bahwa peradaban pemerintahan yang madani akan tercapai jika fungsi saling mengawasi berjalan dengan harmonis, tentu menjadi impian bersama. Tidak ada lagi korupsi atau penyakit “kursi panas” yang lain. Apakah hal ini akan menjadi fakta atau hanya fatamorgana saja? Hanya kita yang mampu menjawab.

#Onedayonepost #ODOpbatch5 #tantangan

Share:

Memandang Lebih Luas Fungsi Pers Sebagai The Fourth Estate (Bagian Satu)



Oleh : Arief Satiawan, Yuniva Tri Lestari, Anindita Azzahra

Ringkasan:

Kedudukan pers tidak terbatas pada fungsi legislatif, eksekutif maupun yudikatif saja. Fungsi yang lebih utama selain media informasi dan hiburan, tentu harus mengedepankan fungsi kontrol sosial. Artinya bahwa pers, dalam bahasan ini persma (pers mahasiswa), memiliki kewajiban melakukan pengawasan yang seharusnya dijalankan. Tidak lagi memandang persma adalah anak yang selalu patuh pada orangtua, namun juga berani mengatakan tidak untuk hal yang memberi keberpihakan pada salah satu kepentingan pihak tertentu.

Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran tentu saja harus selalu mengingat nilai-nilai luhur negara yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, tidak ada lagi waktu untuk mencari alasan lain demi pemberitaan yang mengedepankan kebenaran. Pengawasan kepada pemerintah diserahkan sepenuhnya oleh pilar ke empat yang kita sebut media pers. Lalu pengawasan terhadap pers itu sendiri dilakukan oleh masyarakat sebagai segmentasi pasar atau badan hukum jika memang tidak mampu diselesaikan secara kekeluargaan. Eksekusi pengawasan terhadap pemerintah, dalam hal ini birokrasi kampus, dilakukan semata-mata demi seimbangnya tatanan demokrasi negara. Apalagi sebuah persma yang digawangi oleh kelompok mahasiswa memiliki kekuatan besar untuk mengatur jalannya pembangunan negara. Suara mahasiswa akan sangat didengar oleh telinga pemegang kekuasaan, tentu didukung pula oleh semangat muda yang menggelora.

Harapan yang diimpikan jika fungsi pengawasan berjalan baik adalah berupa terangkatnya kepentingan masyarakat melalui kebijakan yang diterapkan. Melalui peranan pers tersebut, maka pemberitaan yang disampaikan akan lebih berimbang, independen dan tentunya maksimal dalam kontrol sosial walau ada ancaman akan di”bredel”. Mental yang kuat terus dibutuhkan demi kokohnya komponen pilar ke empat ini.

Bersambung..

#Onedayonepost #ODOPbatch5 #tantangan

Share:

Ayam Kampus




Belakangan ini banyak terjadi kasus penutupan tempat hiburan malam berkedok prostitusi di beberapa tempat. Penutupan tempat tersebut tentu membawa angin segar bagi masyarakat karena banyak manfaat yang di dapat baik dari segi agama, kesehatan maupun sosial kemasyarakatan. Selain itu, penggrebekan pun dilakukan  untuk jenis prostitusi online. Pelaku-pelaku jenis ini juga sudah banyak ditangkap oleh aparat kepolisian.

Jika melihat kasus diatas, pelaku prostitusi terdiri dari berbagai jenis usia. Ada yang usia muda dan ada yang usia dewasa atau tua. Selain itu pelaku prostitusi juga terdiri dari berbagai profesi. Malah terkadang prostitusi meruapakan pekerjaan sampingan mereka. Yang miris adalah ketika melihat bahwa pelaku prostitusi itu adalah seorang mahasiswa.

Sungguh ironis melihat mahasiswa yang di agung-agungkan sebagai motor penggerak bangsa, agen-agen perubahan dan agen pengontrol sosial, justru terjun ke dunia prostitusi. Ayam kampus seolah sudah menjadi tradisi dibandingkan sekedar profesi. Kampus kini justru menjadi landmark-nya para ayam-ayam kampus dalam menjalani kehidupan gelapnya. Motif menjadi ayam kampus pun sederhana, yaitu, agar bisa membeli barang-barang yang diinginkan. Miris memang, melihat kampus yang dikatakan sebagai gudang pengetahuan dan kawasan orang berilmu justru menjadi penyumbang “kupu-kupu” di gerlap-gerlipnya dunia malam.

Padahal, rakyat Indonesia banyak menaruh harapan kepada para pemuda, khususnya mahasiswa untuk mengubah bangsa yang sedang carut-marut ini. Alhasil, kenyataan ini semakin memperpanjang catatan gelap mahasiswa di mata masyarakat.

Seharusnya pihak kampus mengawasi ketat fenomena ini.Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan polres setempat. Karena kampus punya kewajiban untuk melindungi mahasiswanya. Ayam kampus harus segera diberantas, jangan sampai, kampus yang seharusnya menjadi ladang ilmu justru menjadi ladang prostitusi.

#Onedayonepost #ODOPbatch5


Share:

Jalan Berliku BBM Bersubsidi




Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan oleh kosongnya premium di beberapa SPBU, dilanjutkan dengan pernyataan akan dinaikkannya harga BBM non-subsidi dan berita tentang anggaran untuk subsidi BBM yang kian hari kian membengkak. Kekisruhan seputar BBM ini seolah tak henti-hentinya menerjang Indonesia. Padahal kasus habisnya premium tersebut sudah membuktikan bahwa BBM memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pembuktian tersebut seolah belum cukup berhasil untuk menengahi kekisruhan BBM yang sering terjadi. Rakyat masih sering diterpa oleh inkonsistensi dalam hal pengelolaan BBM yang berujung pada kuota BBM habis, antrean panjang di suatu SPBU, ataupun kebijakan seputar BBM.

Jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok pun akan naik, terjadilah inflasi, dan rakyatlah yang akan menjadi pihak yang paling sengsara. Oleh karena itu, pemerintah pasti tidak ingin mengambil kebijakan ini. Namun, jika BBM terus disubsidi, maka anggaran untuk subsidi tersebut akan semakin membengkak, padahal kenyataannya, BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah keatas. Melihat fenomena ini banyak orang berpikir bahwa daripada anggaran subsidi BBM tersebut yang salah target, sebaiknya anggaran itu digunakan untuk pembangunan sektor kesehatan, pedidikan, infrastruktur dll.

Problematika yang dilematis soal BBM ini sebenarnya dikarenakan satu faktor, yaitu, Indonesia terlalu tergantung kepada minyak bumi sebagai sumber energi utama. Padahal Indonesia banyak dilimpahi sesuatu yang banyak Negara lain tidak miliki seperti, letak Negara yang strategis, iklimnya yang tropis, pulaunya yang berjumlah ribuan dan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Berkaca pada hal itu, Indonesia sebaiknya mulai move on, dan mulai mencari serta memanfaatkan sumber energi terbarukan lainnya.

Kita bisa mencontoh Denmark yang semenjak krisis global 1973 menimpa Negara tersebut, mereka tidak lagi tergantung kepada minyak sebagai sumber energi utama mereka, melainkan dengan memanfaatkan dan mengefektifkan sumber energi lain seperti energi angin dan panas bumi, untuk menghadapi persoalan energi. Dan Denmark sukses melakukannya.

#Onedayonepost #ODOPbatch5

Share:

Negara Hukum yang Terhukum




Setahun belakangan ini kita disuguhkan dengan maraknya kriminalitas yang terjadi. Korbannya pun bermacam macam, dari warga sipil, ulama hingga pejabat pemerintah. Hal ini dapat membuktikan bahwa keamanan di negara ini semakin hari semakin mencekam, karena para pelaku kriminalitas sudah “berani” meneror anggota KPK (Novel Baswedan), yang kita tau sebagai aparat pemberantasan korupsi di negeri ini. Selain itu sulitnya penangkapan pelaku tersebut semakin menambah rasa takut akan keamanan dalam negeri dan juga menurunkan rasa percaya terhadap pihak berwajib. Slogan Indonesia Negara hukum pun hanya tinggal nama semata, justru slogan tersebut  kini menjadi parodi, Negara hukum yang terhukum.

Lemahnya hukum di Indonesia merupakan akar dari buruknya keamanan dalam negeri. Hukum di Indonesia seringkali memanjakan rakyat, sehingga banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Senjata api yang digunakan oleh pelaku adalah contohnya. Beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang dokter ditembak oleh suaminya di kliniknya sendiri. Hal ini sangatlah miris. Senjata api bukanlah alat yang bisa diperjualbelikan dimana dan kapan saja, dan bukan juga sebuah mainan yang bisa dimainkan dan dimiliki oleh semua orang. Hanya kepolisianlah yang berwenang memiliki dan menggunakan benda tersebut. Namun kenyataan bahwa senjata api tersebut digunakan oleh orang diluar kepolisian dapat membuktikan bahwa pemerintah khususnya aparat hukum dan kepolisian telah mengalami “kecolongan”. Sebuah kecolongan besar karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia.

Tidak cukup dengan kasus kriminalitas saja, akhir-akhir ini Indonesia juga terhukum dengan banyaknya kecelakaan maut yang terjadi. Kecelakaan maut yang yang terjadi di tanjakan eman, kecelakaan maut di puncak dan beberapa tempat lainnya dapat menjadi  bukti bahwa Indonesia masih lemah dalam hukum. Kita pasti bertanya Tanya mengapa bus yang tidal laik beroperasi masih bisa berkeliaran seperti itu. Dan lihat hasilnya, beberapa nyawa melayang akibat kecelakaan tersebut. Kita pun tak bisa memungkiri bahwa masih banyak kendaraan tidak laik jalan lainnya di luar sana. Dan tentu saja, jika dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin hal yang sama bisa terulang kembali.

Sudah sebaiknya Indonesia memperkuat hukum di negaranya. Karena hukum sangat berguna dalam hal membuat jera pelaku kejahatan dan membuat takut orang yang ingin berbuat kejahatan. Hukuman hukuman “kecil” yang dialami bangsa Indonesia akhir akhir ini seharusnya menjadi cambukan dan motivasi bagi pemerintah, aparat kepolisian dan warga Indonesia. Cambukan untuk segera memperbaiki hukum di Negara ini dan motivasi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu, penguatan diri di dalam internal aparat hukum dan kepolisian pun pelu dilakukan, agar oknum tersebut bebas dari suapan dan mafia hukum yang menerjang. Jika hukum benar-benar sudah ditegakkan, kita tak perlu cemas lagi akan keamanan dalam negeri kita.

#Onedayonepost #ODOPbatch5


Share:

SDGs dan Potret Kesehatan di Indonesia




Salam Sehat !!!

Kesehatan merupakan investasi masa depan. Orang yang sehat akan mempunyai jaminan di hidupnya untuk melakukan hal-hal positif baik hari ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan bisa diumpamakan seperti kita menabung. Semakin banyak uang yang kita tabung, maka semakin banyak uang yang kita kumpulkan. Begitu pula dengan kesehatan, semakin seseorang menjaga kesehatan maka semakin banyak pula orang itu melakukan aktivitasnya, sehingga semakin banyak mamfaat yang ia dapat.

Namun, realita yang ada saat ini justru kesehatan masih menjadi prioritas kesekian kali, baik dari sudut pandang pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah masih sering “kecolongan” dengan “kelakuan” rumah sakit yang menolak pasien akibat BPJS, kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil, hingga sarana dan prasarana kesehatan daerah terpencil yang kurang memadai. Masyarakat pun masih lebih “senang” berobat dibandingkan melakukan pencegahan penyakit dan masyarakat  masih lebih senang menunggu bola dibandingkan dengan menjemput bola di kala persoalan menyangkut kesehatan datang.

Padahal, Indonesia mempunyai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang didalamnya terdapat poin tentang kesehatan. Lantas, Apakah SDGs hanyalah angan-angan belaka? Apakah menggalakkan kehidupan sehat dan sejahtera hanyalah omong kosong belaka?  Tidak. Jawabannya jelas tidak. Karena SDGs dibuat bukan hanya untuk dipamerkan atau dicanangkan dengan begitu saja, akan tetapi dibuat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Karena kesehatan yang baik merupakan salah satu indikator kemakmuran suatu Negara.

Kita bisa melihat dari data departemen kesehatan tentang Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang dulu sempat dicanangkan. Ada target MDG di bidang kesehatan yang sempat berada dalam posisi indikator merah, yaitu menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR), meningkatkan akses penduduk yang memiliki air minum berkualitas dan mengendalikan penyakit malaria. Hal ini menunjukan bahwa kualitas kesehatan di Indonesia masih butuh perhatian yang lebih. Ini berarti akan menjadi tantangan besar bangsa Indonesia dalam dua belas tahun mendatang untuk menemukan solusi penyelesaian masalah di bidang kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan.

Dari kelima indikator merah tersebut, semua indikator berhubungan langsung dengan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu Pengoptimalan peran Puskesmas bisa menjadi solusi terdepan untuk penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia. Menurut Departemen Kesehatan (2004), tujuan penyelenggaran puskesmas adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Puskesmas merupakan sarana kesehatan yang paling terjangkau oleh rakyat, baik dari segi biaya, fasilitas, maupun infrastruktur. Puskesmas juga memiliki fungsi kuratif, preventif dan kuratif dalam kegiatan operasionalnya serta berperan sebagai:

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
2. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan
3. Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama

#Onedayonepost #ODOPbatch5

Share:

Memandang Lebih Luas Sektor Pertanian di Indonesia




Perekonomian Indonesia tergolong cukup stabil pada tahun 2017. Kondisi ini dapat dibilang sebagai sebuah “keajaiban” dimana saat ini dunia sedang mengalami fluktuasi perekonomian global. Tentu saja potensi untuk mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sangat besar, apalagi jika Indonesia mampu mengoptimalkan sektor pertanian yang telah lama menjadi ciri khas bangsa di kancah internasional sebagai negara agraris terbesar di dunia.

Potensi Indonesia di sektor pertanian tergolong tinggi karena Indonesia didukung iklim tropis dan sebagian besar penduduknya yang bermatapencaharian sebagai petani. Sejarah juga pernah mencatat bahwa Indoneia pernah mencapai swasembada pangan di zaman orde baru. Hal itu membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan dalam struktur perekonomian bangsa.

Memajukan sektor pertanian di Indonesia bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, melihat potensi besar yang dimilikinya. Peningkatan daya saing kualitas dan kuantitas komoditas pertanian merupakan hal pertama yang wajib dilakukan disamping ekspansi pasar yang massive dan komprehensif. Kedua tantangan tersebut merupakan “pekerjaan rumah” bangsa  Indonesia apabila ingin memajukan sector pertanian yang selama ini masih dipandang sebelah mata. Namun, jika melihat realita yang ada saat ini, Indonesia masih kalah dari Negara maju dalam hal kesejahteraan petani. di Negara maju, pemerintah sangat menjaga petani-petani mereka, bisa dilihat dari kebijakan pemerintahannya yang mendukung dan melindungi petani. Tentu saja hal tersebut berdampak pada kesejahteraan petani dan mendongkrak produktivitas kerja mereka. Kondisi ini agar berkebalikan di Indonesia. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir, komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pertanian sudah besar jika melihat kondisi alokasi dan relokasi dana APBN yang terbatas.

Sektor pertanian sebenarnya mampu mengatasi permasalahan bangsa seperti pengangguran, jika benar-benar dimamfaatkan secara optimal. Namun lagi-lagi kenyataannya saat ini, pertanian justru mengalami pemorosotan dan kalah bersaing dengan negara asing. Hal ini ditandai dengan menjamurnya produk-produk asing di Indonesia dan masyarakat yang lebih tertarik dengan produk asing dibandingkan dengan produk dalam negeri. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka produk nasional akan semakin tersisihkan dan mengakibatkan pengangguran, karena petani-petani mengalami kebangkrutan.

Pertanian sebagai potensi penting dalam struktur perekonomian bangsa diharapkan mampu menunjukan tajinya sebagai solusi pembangunan perekonomian bangsa. Orang bilang tanah Indonesia adalah tanah surga, karena apapun yang ditanam disana bisa tumbuh dengan subur. Oleh karena itu, Indonesia “hanya” tinggal merumuskan kebijakan yang tepat untuk petani, peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan pertanian yang mempunyai daya saing dan menciptakan brand agar  memudahkan ekspansi pasar yang luas. Namun, terlepas dari permasalahan-permasalahan  yang ada saat ini, Indonesia sebenarnya sudah menjadi surga dibidang pertanian.

#Onedayonepost #ODOPbatch5

Share:

Mesin Politik




Setahun menjelang pemilu 2019, beberapa partai politik di Indonesia justru mengalami polemik yang mengguncang aktivitas politik mereka. Polemik itu terjadi di lingkup internal maupun eksternal partai. Ada yang mengalami duolisme kepemimpinan, ada yang mengalami perpecahan internal, dan ada pula parpol yang tidak segan-segan melakukan pyswar ke parpol lainnya. Polemik-polemik tersebut seolah tidak memandang identitas suatu partai politik. Baik partai politik beraliran agamis maupun nasionalis. Fenomena ini sedikit membuktikan bahwa partai politik hanyalah sebuah mesin politik dari suatu aktivitas politik. Tentu saja sebuah mesin jika tidak dirawat dengan baik dan benar, suatu hari akan rusak, bahkan jika dibiarkan lebih lama akan benar benar tidak bisa dipakai lagi. Begitu pula dengan partai politik. Jika partai-partai politik ini tidak segera memperbaiki elektabilitas partai maupun kadernya, maka lama kelamaan kepercayaan publik kepada partai tersebut akan hilang, akibatnya partai itu bisa kolaps atau bubar.

Indonesia adalah negara demokrasi yang berasaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun kenyataannya, partai politik yang notabane berisikan wakil-wakil dari rakyat justru belum mampu mencerminkan prinsip demokrasi tersebut, khususnya dalam hal kedaulatan rakyat. Yang terlihat saat ini justru terjadinya pembelokan asas demokrasi menjadi, dari partai politik, oleh partai politik dan untuk partai politik.Contoh sederhananya adalah, fenomena kepala daerah yang menjadi juru kampanye partai. Menurut saya, hal tersebut tidaklah elok karena amanah seorang pemimpin adalah mendahulukan kesejahteraan rakyatnya bukan kesejahteraan “keluarganya”. Meskipun juru kampanye hanyalah “job” sampingan dan tidak menghabiskan waktu yang banyak, tapi justru hal tersebut malah mengindikasikan bahwa kepala daerah masih “tunduk” dengan parpol pengusungnya dan masih menjadi mainan politik parpolnya.

Kredibilitas dan integritas beberapa partai politik pun akhir-akhir ini banyak dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kader kader partai politik yang terjerat kasus korupsi yang bisa dibilang tidak sedikit nilainya.  Kalau keadaan ini dibiarkan terus menerus tanpa ada perubahan atau perbaikan yang nyata, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami krisis kepemimpinan akut yang berujung pada angka golput yang tinggi di pemilu 2019 nanti.

#Onedayonepost #ODOPbatch5

Share:

Keberagaman Potensi Tani Indonesia




Indonesia merupakan Negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman tersebut tercermin dari beragamnya, suku, ras, bahasa, agama, sumber daya alam dan budaya yang ada di Indonesia. Tentu saja keberagaman tersebut mempunyai nilai jual karena telah dikenal sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Selain itu, keberagaman di Indonesia juga mempunyai potensi potensi untuk membangun bangsa dengan kualitas dan kuantitasnya, contohnya, seperti keberagaman pertanian di Indonesia.

Padi, jagung, ketela, cabai dan bawang adalah contoh beberapa keberagaman hasil pertanian yang dimiliki Indonesia. Tanaman tersebut tumbuh subur di Indonesia. Akan tetapi kenyataan yang ada saat ini justru Indonesia masih mengimpor hasil olahan tani tersebut dari negara-negara lain. Kualitas maupun kuantitas hasil olahan Indonesia pun masih belum bisa bersaing dengan Negara lain. Hal ini membuktikan Indonesia masih belum bisa memaksimalkan potensi pertaniannya. Sungguh sangat disayangkan, ada sekitar 250 juta orang yang hidup di negeri ini akan tetapi Indonesia seakan masih kekurangan orang untuk memakmurkan negerinya sendiri.

Pertanian di Indonesia sebenarnya mempunyai potensi yang besar untuk berkembang, karena Indonesia didukung iklim tropis dan sebagian besar penduduknya yang bermatapencaharian sebagai petani. Kenyataan bahwa banyak jenis tanaman yang bisa tumbuh subur di Indonesia seolah melengkapi kejayaan Indonesia di bidang pertanian. Jika dimaksimalkan dengan benar, maka Indonesia dapat menghasilkan hasil tani yang beragam, baik dari jenis maupun kualitasnya. Sejarah juga pernah mencatat bahwa Indoneia pernah mencapai swasembada pangan di zaman orde baru. Hal itu membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan dalam struktur perekonomian bangsa.

Melihat potensi besar yang dimilikinya, mengoptimalkan pertanian di Indonesia bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, Peningkatan daya saing kualitas dan kuantitas komoditas pertanian merupakan hal pertama yang wajib dilakukan, selain itu ekspansi pasar yang massive dan komprehensif juga harus turut dilakukan untuk membantu mempromosikan produk pertanian.

Sektor pertanian sebenarnya mampu mengatasi permasalahan bangsa seperti pengangguran, jika benar-benar dimamfaatkan secara optimal. Namun lagi-lagi kenyataannya saat ini, pertanian justru mengalami pemorosotan dan kalah bersaing dengan negara asing. Hal ini ditandai dengan menjamurnya produk-produk tani asing di Indonesia dan masyarakat yang lebih tertarik dengan produk tani asing dibandingkan dengan produk tani dalam negeri. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka produk tani nasional akan semakin tersisihkan dan mengakibatkan pengangguran, karena petani-petani mengalami kebangkrutan.

Pertanian sebagai potensi penting dalam struktur perekonomian bangsa diharapkan mampu menunjukan tajinya sebagai solusi pembangunan perekonomian bangsa. Orang bilang tanah Indonesia adalah tanah surga, karena apapun yang ditanam disana bisa tumbuh dengan subur. Oleh karena itu sudah saatnya Indonesia memaksimalkan salah satu potensi keberagaman Indonesia yang bernilai jual tinggi, yaitu pertanian.

#Onedayonepost #ODOPbatch5


Share:

Perkuat Aparat Hukum




Maraknya praktek korupsi di Indonesia menjadi perbincangan yang tak pernah selesai. Banyaknya pelaku yang ditangkap menunjukkan betapa berbudayanya korupsi di Indonesia. Tidak hanya kaum legislatif dan eksekutif, bahkan kaum yudikatif yang sebagaimana merupakan lembaga peradilan dan pengawasan juga tak ketinggalan untuk “melibatkan diri” dalam berkorupsi. Kini, ketiga lembaga tersebut mendapat julukan baru, yaitu LegislaTHIEF, EksekuTHIEF dan YudikaTHIEF. Praktik korupsi yang dilakukan pun tidak setengah setengah, akan tetapi dilakukan sekaligus dengan berkolusi dan bernepotisme yang dikembangkan dengan berbagai trik dan modus yang sangat rapi, sehingga sulit untuk diidentifikasi maupun dibongkar. Kecerdasan dalam ber-KKN ria ini tentu saja menjadi duka bagi rakyat Indonesia yang menjadi korban utama akibat praktek hitam tersebut.

Ada yang berkata bahwa satu-satunya cara efektif untuk membrantas korupsi adalah dengan melegalkannya. Dengan legalnya korupsi maka tidak akan ada pihak pihak yang mempermasalahkan soal korupsi. Akan tetapi, tentu saja kita tidak bisa melegalkan korupsi, karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menyangkut umat manusia. Perkataan tersebut merupakan bentuk kefrustasian seseorang akibat mustahilnya korupsi untuk bisa benar-benar diberantas dan dihilangkan. Kita pun tak bisa memungkiri bahwa memberantas korupsi memang pekerjaan yang sangat sulit untuk dilakukan, karena korupsi telah menjadi mata rantai yang tak pernah putus sejak bangsa ini didirikan hingga saat ini.

Menurut saya, lemahnya aparat hukum di Indonesia merupakan kekuatan utama pelaku korupsi untuk ber-KKN. Hukum-hukum di Indonesia yang bisa diperjualbelikan, membuat pelaku korupsi semakin gencar dalam berKKN. Banyaknya mafia hukum di Indonesia pun semakin menambah  rasa “aman” pelaku korupsi dalam melaksanakan aksinya. Beberapa waktu lalu, Kita pernah menyaksikan, seorang nenek yang mencuri sandal dihukum lebih berat daripada seroang koruptor yang melakukan korupsi ratusan juta rupiah. Kita juga baru saja melihat ada koruptor triliyunan rupiah yang terbebaskan begitu saja. Dari kasus tersebut, kita bisa melihat bahwa hukum di Indonesia masih sangat lemah dan berat sebelah, sehingga belum mampu menegakkan keadilan dan kebenaran dengan sebenar-benarnya.  Oleh karena itu, menurut saya, salah satu cara efektif untuk merobohkan korupsi di Indonesia adalah dengan memperkuat aparat hukum di negeri ini.

Mengguritanya korupsi di Indonesia harus segera diobati, agar tidak menular semakin banyak. Tetapi, langkah pencegahan pun juga harus dilakukan, agar membuat orang untuk berpikir dua kali bahkan berkali-kali untuk melakukan tindak korupsi dan sebagainya. Hukum yang kuat akan menjadi obat dan pencegah yang ampuh untuk menghentikan korupsi. Dengan menghukum seberat-beratnya, maka koruptor maupun calon koruptor akan jera dan takut untuk melakukan tindak korupsi. Sudah seharusnya Indonesia bertindak tegas dalam memberantas koruptor, karena jika kita terus-terusan “lembek” seperti saat ini, maka kita hanya akan menjadi bulan-bulanan para koruptor saja.

#Onedayonepost #ODOPbatch5
#Day40

Share:

Sebuah Omong Kosong




Beberapa hari yang lalu saya membaca suatu tulisan yang menyebut bahwa politik adalah omong kosong yang dijual oleh organisasi politik dengan memakai kemasan yang dibungkus dengan rapi dan menarik sehingga membuat orang tertarik.  Di tulisan tersebut saya tertarik dengan kata “omong kosong” yang diutarakan sang penulis. Menurut saya, bukan produk organisasi tersebut yang omong kosong, melainkan organisasi itu sendirilah yang merupakan omong kosong.

Organisasi adalah tempat sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Mereka bekerjasama untuk mencapai tujuan mereka. Dalam memudahkan kelangsungan organisasinya dibuatlah suatu struktur kepengurusan yang biasanya dipimpin oleh satu orang ketua, beserta proker-proker di tiap bagian divisi. Begitulah pengertian mendasar dari organisasi. Namun dalam kamus hidup saya, organisasi hanyalah sebuah omong kosong belaka yang sebenarnya tak lebih dari kumpulan-kumpulan orang baik, orang jahat, orang berkepentingan, orang-orang yang bermuka dua, hingga para bedebah para bedebah yang tak tahu malu, yang mempunyai tujuan sesuai dengan kebutuhan orang-orang tersebut. Jadi sangat kurang tepat menurut saya jika memakai istilah “tujuan bersama”, karena kenyataan yang terjadi pada organisasi seringkali merupakan tujuan individu yang mengatasnamakan tujuan bersama.

Contoh paling nyata dari organisasi adalah partai politik. Mereka selalu bersaing dengan sungguh-sungguh demi meraih suara terbanyak agar calon yang diusung bisa menang saat pemilu. Mereka selalu mengatasnamakan ini adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Padahal kenyataannya kebanyakan yang mereka omongkan adalah sebagian besar merupakan tujuan dan kepentingan dari parpol tersebut. Harapannya dengan adanya wakil-wakilnya di suatu kabinet, maka kepentingan partainya bisa tersalurkan dengan baik.

Seharusnya wakil partai yang telah terpilih menjadi wakil rakyat harus melepaskan dirinya dari cengkraman parpolnya. Karena dia sudah bukan wakil partai lagi, akan tetapi telah menjadi wakil rakyat. Partai memang mempercayai dia untuk menjadi wakil rakyat, akan tetapi tanpa adanya rakyat dia tidak akan pernah terpilih. Oleh karena seharusnya rakyat lah yang menjadi prioritas utama nya. Akan tetapi di dunia politik saat ini justru terbalik. Saat seseorang telah terpilih menjadi wakil rakyat, justru dia malah menjadi alat untuk membesarkan, alat untuk mempopulerkan parpol tersebut serta alat untuk memenangkan pemilihan pemilihan lainnya. Bahkan ada juga wakil rakyat yang rela melepaskan jabatan wakil rakyat nya demi keberlangsungan partainya.

Kalo sudah begini bukanlah semua yang dilakukan maupun dihasilkan tersebut hanyalah omong kosong belaka?

Organisasi organisasi kecil pun sebenarnya tak jauh dari omong kosong belaka. Beberapa organisasi bahkan menjadi “tunggangan” pihak-pihak untuk menyebarkan misi “pribadinya”. Pihak-pihak tersebut menutup aksinya dengan mengkamuflasekan misi “pribadinya” tersebut dengan tujuan organisasi yang mereka ikuti. Kenyataan yang terjadi justru terbalik, bukan lagi misi pribadi yang menyesuaikan misi bersama, akan tetapi malah menjadi, misi bersama yang harus menyesuaikan misi pribadi. Misi bersama pun hanya menjadi formalitas belaka, tidak tercapai pun tak masalah, asal misi pribadi bisa tercapai, semua pasti baik-baik saja.

Tentu saja untuk meminimalisir hal-hal tidak diinginkan terjadi, seperti pemberontakan, penolakan, serta untuk menyukseskan kamuflase tersebut, pihak-pihak terkait selalu mengincar posisi-posisi penting di organisasi serta menjadikan orang-orang yang berafiliasi dengannya untuk duduk di posisi strategis lainnya. Buat apa? Untuk memudahkan mereka dalam mengatur dan mengendalikan organisasi. Karena dengan menguasai posisi-posisi penting tersebut, ditambah banyaknya orang-orang yang berafiliasi disampingnya, maka mereka dapat membuat kebijakan atau regulasi yang menguntungkan keberlangsungan pihaknya.

Tidak jauh beda dengan organisasi politik kan?

Pada akhirnya tulisan ini pun sebenernya tak jauh berbeda dengan organisasi-organisasi yang dibicarakan diatas. Hanya sebuah omong kosong, apabila hanya dibaca saja tanpa dikomentari atau dikritisi. Hanyalah sebuah omong kosong belaka jika dilihat hanya melalui satu sudut pandang. Dan Hanyalah sebuah omong kosong belaka jika tidak memberikan sesuatu kepada pembacanya.

#Omedayonepost #ODOPbatch5
#Day33

Share:

Esensi Suatu Pendidikan




Beberapa hari yang lalu dunia pendidikan Indonesia dikejutkan dengan berbagai peristiwa kriminalitas yang melibatkan para pelajar. Mulai dari kasus guru dipukul hingga tewas oleh pelajar SMA, lalu ada orang tua muruid yang melaporkan guru karena tidak terima anaknya dihukum. Selain itu adapula berbagai kecurangan yang dilakukan pelajar saat ujian nasional hingga oknum sekolahan yang melakukan tindak asusila kepada murid di sekolah di. Berbagai peristiwa tersebut tentu saja sangat mencoreng dunia pendidikan yang selama ini dikenal sebagai kumpulan akademisi penggerak estafet kepemimpinan bangsa di Indonesia. Dan catatan hitam yang mewarnai kanvas kehidupan pendidikan di Indonesia tersebut, membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia sedang mengalami kemunduran dan degradasi moralitas.

Kita memang tidak bisa menggeneralisasikan begitu saja, karena disamping kasus diatas masih banyak pelajar maupun pendidik di Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah nasional dan internasional melalui prestasi-prestasinya. Akan tetapi, berbicara soal pendidikan, bukan hanya berbicara soal prestasi dan peringkat di kelas. Pendidikan merupakan sebuah inspirasi. Baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitar. Pendidikan adalah suatu seni mendidik, membimbing dan mengarahkan sebuah ilmu, wawasan dan pengetahuan untuk menciptakan, menjadikan dan  memberikan suatu “produk” pendidikan yang unggul dan berkarakter.

Salah satu tujuan pendidikan adalah menghilangkan kebodohan. Lalu, berkaca pada kasus kriminalitas diatas, bagaimana mungkin pendidikan malah menciptakan suatu kebodohan? Kebodohan yang berujung pada tindak kriminalitas. Bahkan pada bocah bau kencur. Garis merah yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut adalah bahwa kita semua lupa terhadap esensi dari sebuah pendidikan. Kebanyakan mindset berpikir orang Indonesia adalah, sekolah-kejar nilai-dapat peringkat. Padahal pendidikan bukanlah sebuah hal yang sesederhana itu. Kita juga harus memperhatikan dasar-dasar dari pendidikan tersebut, yaitu nilai-nilai dalam kehidupan.

Pendidikan bukanlah urusan guru dan murid saja. Semua aspek pasti mempengaruhinya. Oleh karena itu, membesarkan pendidikan di Indonesia adalah kewajiban kita bersama, baik sebagai presiden, menteri, rektor, dekan, mahasiswa, guru, murid, orangtua murid hingga pejabat-pejabat lainnya. Metode pengajaran di Indonesia pun seringkali berpegang teguh terhadapa metode hapalan, bukan metode pemahaman. Orangtua murid pun masih banyak yang mendahulukan kehendaknya dalam masa depan anak daripada menyoroti passion si anak itu sendiri. Selain itu kesejahteraan tenaga pendidik pun masih belum merata. Bahkan kita pernah mendengar kabar bahwa masih ada guru yang hanya digaji Rp 20.000/bulan di daerah pelosok sana. Padahal guru adalah elemen penting dalam suksesnya suatu pendidikan.

Kita bisa mencontoh Finlandia selaku negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Di Negara tersebut kualitas seorang guru sangat diperhatikan. Sistem pendidikannya pun tidak muluk-muluk,  “hanya” 30 jam dalam seminggu.  Ternyata keberhasilan tersebut tercapai karena karena pendidikan mereka lebih mengedepankan kompetensi maksimal dan karakter berbudi pekerti.

#Onedayonepost #ODOPbatch5
#Day32


Share:

Potensi Pariwisata Indonesia




Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keberagaman potensi alamnya yang membentang dari sabang sampai merauke. Keberagaman ini tercipta karena Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang setiap pulau nya memiliki kebudayaan maupun ciri khasnya masing-masing. Kita bisa melihat banyaknya suku maupun bahasa yang dimiliki Indonesia. Kita juga bisa melihat bahwa setiap pulau atau bahkan provinsi di Indonesia memiliki kekayaan alamnya tersendiri. Sebagai contoh, Yogyakarta yang terkenal dengan kota kesultanannya, Bali dengan kekayaan budaya dan pariwisatanya, Irian yang terkenal dengan “pabrik” emas nya, sampai Kalimantan yang banyak menjadi pusat tambang dan gas. Namun, diantara sekian banyak potensi Indonesia, sektor pariwisata Indonesia  masih tertinggal jauh dari negara-negara lain. Menurut Dewan Pariwisata Indonesia  (Depari), pariwisata Indonesia berada di peringkat 5 se Negara ASEAN.

Sektor pariwisata di Indonesia sebenarnya mempunyai potensi yang besar, namun sayangnya masih kurang mendapat dukungan dan perhatian yang serius dari pemerintah. Padahal Indonesia mempunyai banyak sekali tempat-tempat wisata dan tempat yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Akan tetapi semua karunia tersebut seakan menjadi mubazir melihat sedikitnya pariwisata yang “diurusi” oleh pemerintah. Selain itu, Pariwisata Indonesia masih terkendala oleh buruknya infrastruktur yang mendukung serta kurangnya sumber daya manusia yang profesional untuk pengembangannya.

Pemerintah sebenarnya telah mencanangkan visi baru untuk pariwisata Indonesia, yaitu menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata internasional dan berdaya saing tinggi. Hal ini memang bisa membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata, Akan tetapi visi tersebut masih belum komprehensif karena pariwisata yang dikembangkan justru pariwisata yang “itu itu saja” yaitu pariwisata yang telah memiliki brand di mancanegara, sedangkan tempat pariwisata lain masih belum mendapat keseriusan yang berarti.

Sepanjang tahun 2010-2012 sektor pariwisata Indonesia telah mengalami peningkatan laju pertumbuhan yang tinggi , bahkan melewati sektor sektor lainnya. Sehingga diharapkan sektor ini dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dan kinerja nyata dari semua pihak. Seperti pemerintah , dengan menerapkan regulasi tentang pariwisata,  masyarakat sebagai konsumen untuk senantiasa menjaga dan memeilihara tempat wisata serta pihak ketiga selaku penanggung jawab tempat wisata tersebut untuk terus memonitoring dan mengevaluasi demi pengembangannya.

Indonesia memang mempunyai keberagaman potensi negerinya, keberagaman tersebut bahkan bisa kita lihat melalui keberagaman pariwisata Indonesia yang Beragam dari pariwisata darat, udara dan laut serta bawah laut. Sebaiknya Indonesia mulai memulai era baru dalam pariwisata mengingat dampak ekonominya yang meningkatkan laju pertumbuhan. Tentu saja harus dimulai terlebih dahulu melalui perbaikan tempat pariwisata yang mulai menua atau rusak, pembuatan infrastruktur yang baik serta promosi pariwisata yang massive sehingga memancing wisatawan mancanegara maupun domestic untuk datang ke pariwisata Indonesia.

#Onedayonepost #ODOPbatch5
#Day23


Share:

Ciptakan Brand Pertanian yang Unggul




Potensi Indonesia di sektor pertanian tergolong tinggi karena Indonesia didukung iklim tropis dan sebagian besar penduduknya yang bermatapencaharian sebagai petani. Sejarah juga pernah mencatat bahwa Indoneia pernah mencapai swasembada pangan di zaman orde baru. Hal itu membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan dalam struktur perekonomian bangsa.

Memajukan sektor pertanian di Indonesia bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan. Ada banyak cara untuk mewujudkannya, namun menciptakan brand pertanian yang unggul adalah hal pertama yang wajib dilakukan. Brand pertanian yang unggul dapat dicapai dengan empat cara. Pertama, peningkatan daya saing kualitas dan kuantitas komoditas pertanian. Kedua, ekspansi pasar yang massive dan komprehensif. Ketiga, melindungi kesejahteraan petani dan yang terakhir, merumuskan kebijakan yang tepat untuk pertanian dan komoditasnya.

Keempat langkah tersebut merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia jika melihat realita yang ada pada saat ini. Dewasa ini, pertanian justru mengalami pemorosotan dan kalah bersaing dengan negara asing. Hal ini ditandai dengan menjamurnya produk-produk asing di Indonesia dan masyarakat yang lebih tertarik dengan produk asing dibandingkan dengan produk dalam negeri. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya distribusi dan produksi komoditas pertanian, sehingga menjadi kalah populer dengan komoditas pertanian asing. Oleh karena itu, ekspansi pasar yang luas bisa menjadi solusi jitu untuk memenankan persaingan. Selain itu, kebijakan yang tepat akan berujung pada kesejahteraan petani. Petani akan merasa terlindungi sehingga berdampak pada produktivitas kerja dan kualitas maupun kuantitas komoditas pertanian mereka.

Pertanian sebagai potensi penting dalam struktur perekonomian bangsa diharapkan mampu menunjukan tajinya sebagai solusi pembangunan bangsa. Orang bilang tanah Indonesia adalah tanah surga, karena apapun yang ditanam disana bisa tumbuh dengan subur. Namun, kenyataannya surga tersebut sekarang sedang mati suri. Oleh karena itu, Indonesia “hanya” tinggal menciptakan brand pertanian yang unggul untuk menghidupkannya kembali.

#Onedayonepost #ODOPbatch5
#Day22

Share:

Merawat Luka



Maraknya kampanye hitam yang terjadi menjelang pemilihan umum dinilai telah menggores luka yang sudah ada akibat pemilihan-pemilihan pemimpin sebelumnya. Gaya kampanye yang menyerupai ajang pembodahan massal kini sudah menjadi makanan sehari-hari rakyat Indonesia. Media yang seharusnya menjadi tonggak pencerdasan bangsa dan peredam kegelisahan rakyat justru menjadi panah-panah beracun yang siap membunuh karakter yang dibidiknya. Pun sama halnya dengan media sosial yang telah berevolusi dari forum pertemanan dunia maya hingga menjadi forum peperangan dunia maya. Berkaca pada hal kita pun sampai pada pertanyaan besar, apakah rakyat akan terus menerus menerima luka-luka yang kian hari kian serius?

Konsep dasar dari kampanye adalah mempromosikan. Sama halnya dengan pemasaran produk dalam konteks wirausaha. Bagaimana caranya agar pembeli dapat tertarik dengan produk kita dan membeli nya, lalu kembali datang untuk membelinya lagi di kemudian hari. Strategi tersebut biasanya dilakukan dengan teknik yang kreatif, inovatif dan bertanggung jawab. Seharusnya kampanye juga melakukan strategi seperti itu. Bagaimana mempromosikan kandidatnya dengan tujuan untuk menarik hati pemilih, tidak hanya untuk hari ini, namun juga secara terus menerus. Selain itu tujuan kampanye pun harus diluruskan kembali yaitu, memberikan hak pada rakyat untuk memilih salah satu kandidat, bukan justru memaksa rakyat untuk memilih.

Kampanye cerdas bukanlah hal yang sulit dilakukan. Kampanye cerdas adalah menyoal seni. Seni mempengaruhi orang, bagaimana rakyat dapat memberikan hak pilihnya dan memilih kandidat yang dikampanyekan. Kampanye cerdas pun adalah seni mencerdaskan orang lain, bagaimana rakyat dapat tercerdaskan oleh impian-impian, visi-misi dalam membangun bangsa. Dan kampanye cerdas adalah soal seni dalam mencintai, bagaimana rakyat dapat merasakan cinta dari pemimpinnya, bagaimana pemimpin dapat dicintai oleh rakyatnya, bagaimana rakyat tetap bersatu dalam satu keharmonisan dan bagaimana rakyat dapat menerima dengan tulus siapapun pemimpinnya kelak.

Sudah sepantasnya kita merawat luka-luka yang sudah diderita rakyat. Bukan malah menggoreskan luka yang sudah ada tersebut. Orang bijak pernah berkata bahwa, tidak ada negeri yang bisa dibangun dalam satu malam. Indonesia pun juga begitu. Membangun Indonesia tidak akan cukup jika dilakukan hanya dalam satu malam. Pasti selalu ada proses dalam menjalaninya. Dan proses tersebut dibutuhkan kerjasama dari semua pihak. Pemilihan pemimpin bukanlah sekedar ajang pemilihan belaka. Pemilihan pemimpin adalah penentuan nasib dan arah bangsa selama beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu mari kita bersama sukseskan pemilihan pemimpin (pilkada) dengan hal-hal positif.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) tinggal menghitung hari lagi. Dalam pemilihan legislative(pileg) 2014 lalu, suara golput adalah “pemenang” resmi pileg dengan perolehan angka sekitar 25%. Kita harusnya segera belajar dari kenyataan tersebut dan segera berbenah agar dapat meminimalisir serta mengurangi angka golput pada pilkada serentak nanti. Dan harapan itu pasti ada.



Share:

Disable Adblock