Showing posts with label Essay. Show all posts
Showing posts with label Essay. Show all posts

Friday, 20 April 2018

Nepot.Is.Me




Pemimpin memang bukanlah posisi yang bisa diisi oleh sembarangan orang. Dari pemimpin inilah, akan terlihat bagaimana wajah sebuah negeri. Dari pemimpin inilah perubahan-perubahan akan terjadi kelak. Dan dari pemimpin inilah akan lahir calon-calon pemimpin baru, dengan karakter dan visi yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu memilih pemimpin haruslah yang terbaik dari yang terbaik jika ingin memperbaiki keadaan.

Adanya nepotisme tentu saja mencoreng wajah pemimpin dan demokrasi. Konsep demokrasi yang selama ini di agung agungkan sebagai sistem pemerintahan terbaik karena berorientasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat nyatanya mulai kehilangan titahnya. Banyak pemimpin yang meninggalkan nilai-nilai demokrasi. Harapan demokrasi bisa diterapkan di level terkecil masyarakat pun hanya menjadi angan-angan semata. Jangankan diterapkan di level terkecil di masyarakat, di dunia kampus yang berisi orang-orang berpendidikan saja, nyatanya demokrasi dijadikan alat permainan politik untuk melakukan tindakan nepotisme.

Maraknya nepotisme yang terjadi di berbagai elemen masyarakat, instansi maupun pemerintahan ternyata disebabkan oleh penyalahgunaan demokrasi. Konsep demokrasi yang mengacu kepada suara terbanyak justru menimbulkan beberapa paradigma dan kehausan akan kekuasaan. Kebebesan dalam berpendapat, berkumpul dan membuat organisasi justru melahirkan stigma tersendiri. Banyak orang yang membuat organisasi, kemudian maju mencalonkan diri menjadi pemimpin, jika dia sukses terpilih, maka dia dengan “senang hati” akan mengangkat orang-orangnya ke posisi posisi penting dan strategis.  Kalau sudah begini, apakah demokrasi masih menjadi yang terbaik?

Nepotisme sudah menjadi budaya bangsa Indonesia, dari pemimpin pemimpin cilik hingga pemimpin pemimpin besar. baik dalam skala besar maupun kecil. Baik dilakukan oleh rakyat kecil maupun rakyat besar. Baik pegawai tingkat bawah hingga pegawai tingkat atas. Baik organisasi kecil hingga organisasi besar. Semua sudah terjangkit virus bernama nepot.is.me. Sering kita mendengar, seseorang yang mendapat pekerjaan, karena ada “orang dalam” di tempat dia melamar pekerjaan, kita juga sering melihat di berita, bagaimana pemimpin pemimpin bangsa, para wakil rakyat, yang memberikan posisi posisi tertentu kepada kerabat atau kalangan dekatnya, kita juga tak bisa memungkiri di suatu instansi pendidikan adanya “peng-anak-emas-an” kepada murid murid yang tergolong kaya atau anak dari pejabat penting. Bahkan di bangku perkuliahan pun kita sering melihat seorang mahasiswa yang membooking tempat duduk di sekitarnya agar temen-temen dekatnya bisa duduk didekatnya. Beberapa contoh tersebut menegaskan bahwa nepotisme tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari, karena memang sudah mengakar kuat kepada pribadi masing-masing.

Kita bisa melihat contoh yang ada di negeri ini. Dulu pernah ada kasus nepotisme di SKK Migas. Mantan kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini mengangkat kaum loyalisnya di SKK Migas yang rata-rata adalah alumni ITB. Padahal sebelumnya mereka tidak terpakai, akan tetapi setelah Rubi mengisi posisi SKK Migas, ia langsung memanggil alumni  ITB tersebut untuk mengisi posisi penting dan strategis di SKK migas. Tentu saha hal ini menimbulkan ketidakadilan terhadap orang-orang yang non alumni ITB.

Sudah selayaknya seorang pemimpin tidak memakai konsep nepotisme dalam mengarungi bahtera kepemimpinannya. Pemimpin haruslah independen, netralitas dan berintegritas. Independen dalam artian bekerja sesuai hati nurani, netralitas dalam artian tidak memihak atau terpengaruh siapa pun dan  integritas dalam kepemimpinannya. Karena hanya pemimpin yang kuat lah yang mempunyai kekuatan untuk mengubah sesuatu.

Menjadi Indonesia yang kuat tentu saja harus menguatkan diri terlebih dahulu. Kuatkan pemimpinnya, kuatkan sistemnya lalu kuatkan rakyatnya. Kuatkan itu semua dengan nilai-nilai yang baik dan benar. Proses penguatan sendiri pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dan hasil dari penguatan itu sendiri pun akan bermacam-macam. Bisa gagal atau sukses.  Oleh karena itu kita harus terus mencoba, belajar, berjuang dan berdoa untuk bisa memperbaiki keadaan ini, karena perbaikan itu tidak akan pernah sempurna dan ikhtiar itu tidak pernah selesai.

#Onedayonepost #ODOPbatch5 #tantangan


Read More

Thursday, 19 April 2018

Netralitas dalam Pilkada




Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tinggal menghitung hari lagi. Pesta demokrasi rakyat yang dihelat lima tahun sekali ini akan dimulai pada tahun 2018 ini. Kursi Panas daerah mulai panas untuk diperbincangkan. Beberapa nama calon yang dikira pantas untuk menduduki kursi mewah tersebut kini banyak yang menjadi trending topic di daerah pemilihannya masing-masing.  Tentu saja siapapun yang menjadi pemilik kursi nomor 1 nanti diharapkan mampu membuat daerahnya semakin lebih baik.

Menyongsong pilkada, banyak isu isu yang menarik perhatian publik. Salah satunya adalah kabar tentang netralitas beberapa lembaga negara dan aparatur sipil negara. Isu yang paling menarik perhatian adalah  klaim netralitas yang diusung oleh TNI, polri dan PNS  dalam partisipasinya pada pilkada serentak nanti.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia netral berarti tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). TNI, Polri dan PNS dalam definisi netralnya sendiri mengartikan bahwa netralnya ialah secara lembaga, bukan secara personal. Jadi secara kelembagaan mereka tidak memihak siapapun, tapi tetap saja secara personal mereka akanikut  memilih.

Namun, kebijakan netral ini seolah menjadi pertanyaan banyak pihak karena dinilai hanya slogan semata. Meskipun belum ada fakta yang menyebutkan bahwa ada oknum oknum TNI, Polri dan PNS yang membantu kampanye para calon kepala daerah, tapi hal tersebut bisa membuat gerah sebagian orang, karena bisa banyaknya isu-isu miring yang beredar mengenai adanya oknum dalam lingkup TNI, Polri dan PNS yang mengusung salah satu pasangan calon kepala daerah. Jika benar ini terjadi tentu saja hal ini mencederai prinsip demokrasi.  

Patut ditunggu bagaimana partisipasi TNI, Polri dan PNS dalam memeriahkan pilkada serentak tahun ini. Kredibilitas lembaga akan sangat dipertaruhkan dengan kebijakan netral yang diambil ini. Jika TNI, Polri dan PNS mampu dalam menjalankan “misi” netralnya tersebut, maka hal itu bisa menaikkan citra dan elektabilitas lembaga negara yang bersih, akan tetapi jika nanti gagal dalam menjalankan misi netralnya tersebut, maka nama lembaga lah yang menjadi taruhannya..


#Onedayonepost #ODOPbatch5 #tantangan
Read More

Wednesday, 18 April 2018

Memandang Lebih Luas Fungsi Pers Sebagai The Fourth Estate (Bagian Dua)





Oleh : Arief Satiawan, Yuniva Tri Lestari, Anindita Azzahra


Pers mahasiswa (persma) ada untuk menggerakkan bulir-bulir cabang hipotalamus intelektualitas dalam rangka membentuk opini masyarakat dengan goresan pena yang berimbang, propaganda dan menjunjung tinggi nilai kebenaran. Organisasi pers mahasiswa di Indonesia menyatakan bahwa persma bersifat independen. Dikatakan demikian karena persma memiliki koridor untuk menyampaikan fungsi utama sebagai pemberi informasi, mendidik masyarakat (mahasiswa) dan memberikan hiburan tanpa tekanan pihak mana pun. Jika klausa ini yang digunakan untuk memandang fungsi pers sebagai the fourth estate, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak menolak intervensi maupun masukan yang cenderung mengarah kepada kepentingan tertentu suatu pihak. Beginilah kami memandang persma yang hingga sekarang membesarkan nama-nama pejuang persma di masanya masing-masing.

Mahasiswa yang terikat pada lembaga pers mahasiswa tidak seharusnya lantas berbangga bahwa dirinya adalah seorang wartawan kampus belaka. Tidak jarang mahasiswa menulis sebuah opini hasil pemikirannya atas orientasi uang. Ini bukanlah menjadi satu-satunya alasan berharga untuk dipersembahkan demi sebuah kualitas tulisan yang “berpengaruh”. Belum lagi jika mengatakan orientasi imbalan uang bagi sebuah lembaga atau badan pers mahasiswa. Persma mau tidak mau masih meng-induk pada pemerintah tunggal bernama rektorat sebagai cerminan birokrasi universitas. Inilah ajang pembelajaran atau bahkan tantangan tersendiri bagi sebuah lembaga pers mahasiswa yang selalu dituntut untuk tidak neko-neko (aneh-aneh, red) dalam memberitakan kabar kampus. Acap kali rektorat ingin sekali namanya melambung dengan kendaraan yang bernama media kampus, yang sejak awal mahasiswalah yang mengusung. Apakah dengan hal semacam ini mahasiswa patut untuk mengatakan “iya” demi sebuah anggaran yang sudah dialokasikan bagi lembaga persma. Tentu saja dengan mempertaruhkan fungsi utama pers sebagai watchdog sebuah pemerintahan.

Kita tidak bisa seratus persen mendeklarasikan bahwa persma yang mulai luluh ditunggangi pemerintahan, dalam hal ini birokrasi kampus, mengambil sikap yang salah. Tentu posisi ini berat dijalani. Di satu sisi pers mahasiswa berada di bawah naungan perlindungan birokrasi kampus yang kami sebut rektorat. Tidak hanya perlindungan legalitas, namun juga jaminan kehidupan lembaga dalam bentuk anggaran bagi organisasi mahasiswa. Namun di sisi lain, pers mahasiswa harus tetap memperjuangkan sifatnya yang bebas. Artinya persma memiliki kebebasan menyuarakan keadilan dan kebenaran dalam ingkup nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya sekedar mempertahankan kebebasan dalam melenggang di dunia penulisan artikel reportase, namun juga mempertimbangkan posisi yang riskan karena persma harus tetap sadar bahwa ia adalah “anak” dari birokrasi universitas. Sebagaimana seorang anak bertindak baik kepada orangtua yang sudah membawa citra legalitas untuk sebuah organisasi usungan sebuah kelompok mahasiswa.

Tulisan yang disampaikan oleh persma diharapkan mampu menghasilkan pemikiran brilian dan ideologi mahasiswa. Hal ini penting untuk menyikapi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di kampus. Inilah alasan mengapa persma bisa dikatakan lebih idealis daripada pers umum. Persma saat ini pun masih sering diliputi rasa dilema antara idealis dan independen. Contohnya ialah, jika suatu persma menuliskan berita tentang penyimpangan kebijakan di kampus, maka yang terjadi ialah, bukan tidak mungkin birokrasi kampus akan mem”bredel” persma bersangkutan. Bagi jurnalis kampus yang memiliki mental rendah maka sikap diam dan menyatakan permohonan maaf selesailah sudah perkara. Lain cerita jika terjadi di hadapan jurnalis bermental baja, maka mereka akan terus mempertahankan tulisannya jika memang memuat nilai kebenaran. Mereka akan gigih memperjuangkan sebuah idealisme kebenaran bermodalkan kode etik jurnalistik di bawah naungan dewan pers nasional. Walau nyawa taruhannya dan dilepaskannya alokasi dana oleh birokrasi tak masalah bagi mereka.

Dikatakan dalam sebuah seminar jurnalistik apakah persma memiliki kedudukan yang sama dengan pers yang dilindungi undang-undang dan adakah lembaga yang dapat melindungi persma dari ancaman pem”bredel”an. Pembicara di seminar tersebut menjawab bahwa persma sudah sama seperti pers media dan dikatakan bahwa persma tidak perlu khawatir dengan ancaman pem”bredel”an, karena persma dilindungi oleh badan penerbitan surat kabar. Meski kenyataannya seperti itu, namun posisi persma tetaplah “abu-abu”. Pers dikatakan sebagai pilar ke empat dalam demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun apakah persma sudah termasuk dalam pers yang dikatakan? Bagaimana dengan peran vital pers (persma) sebagai kontrol sosial? Dengan keterbatasan yang dimiliki persma, apakah bisa mereka melaksanakan peran vitalnya tersebut dengan maksimal? Bukankah esensi dari jurnalisme itu adalah memberikan informasi yang akurat, aktual dan terpecaya kepada publik agar publik dapat mengetahuinya dan dapat memberikan kritik maupun saran yang dibutuhkan untuk suatu pembangunan?

Jika persma mulai berhasil ditunggangi pihak tertentu dengan alasan finansial atau pemberitaan yang bersifat promotif dan sensasi fitnah tanpa bukti dan data yang jelas, maka inilah awal kecacatan sebuah lembaga pers terjadi. Manja dan mulai nyaman dengan uang yang dijanjikan oleh birokrasi universitas menjadikan masyarakat pembaca (mahasiswa) sebagai segmentasi pasar media kampus tidak lagi diajak untuk membentuk alur berpikirnya sendiri dengan persepsinya masing-masing, namun sebaliknya, mereka didekte untuk menempatkan birokrasi universitas memiliki bargaining position yang selalu baik di mata masyarakat dengan segala programnya yang bermanfaat. Padahal kita tahu bahwa program hasil eksekusi kebijakan birokrasi kampus tidak seluruhnya bisa diterima dengan “menganggukkan” kepala saja, namun perlu kajian lebih lanjut terkait keefektivitasan outcome yang dihasilkan. Jika memang ini yang terjadi maka fungsi pengawasan yang sejak orde lama digembar-gemborkan oleh pejuang lembaga persma tidak lagi berjalan normal. Ia sudah lumpuh bahkan mungkin mati.

Justru jika pem”bredel”an sebuah lembaga persma terjadi dengan alasan pemberitaan kebenaran yang tidak disukai pemerintah, maka inilah masa dimana kobaran jiwa jurnalis masa lalu dalam sejarah terulang kembali. Dari sinilah lembaga persma lain bisa membuka mata untuk saling mendukung dengan menggencarkan advokasi bersama untuk upaya kebangkitan pembangunan yang melek akan kebijakan yang lekat dengan kehidupan publik. Bukankah pemberitaan yang adil dan benar tidak menyalahi kode etik jurnalistik? Bukankah ini yang dimaksud dengan pers yang bertanggungjawab. Berani mengambil resiko untuk sebuah penegakkan fungsi utama sebagai pengawasan (watchdog) pemerintah ibarat berlayar di samudera. Tentu saja kalau samudera itu adalah pemerintah dan masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain, maka nahkoda perahu itu adalah insan pers. Terkadang kita tidak bisa menolak bahwa nekat dan kesuksesan itu berbanding lurus. Bukankah menyampaikan kebenaran berarti menaati firman Tuhan dalam kitab suci yang berbunyi “Mereka menjawab: "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa" (Al Hijr:55). Jadi sebagai insan persma yang bergerak di bidang jurnalistik kampus, maka sudah semestinya kita belajar memahami segala kebijakan yang dikenakan untuk mahasiswa dengan arif dan kritis. Namun jika kita percaya bahwa peradaban pemerintahan yang madani akan tercapai jika fungsi saling mengawasi berjalan dengan harmonis, tentu menjadi impian bersama. Tidak ada lagi korupsi atau penyakit “kursi panas” yang lain. Apakah hal ini akan menjadi fakta atau hanya fatamorgana saja? Hanya kita yang mampu menjawab.

#Onedayonepost #ODOpbatch5 #tantangan

Read More

Tuesday, 17 April 2018

Memandang Lebih Luas Fungsi Pers Sebagai The Fourth Estate (Bagian Satu)



Oleh : Arief Satiawan, Yuniva Tri Lestari, Anindita Azzahra

Ringkasan:

Kedudukan pers tidak terbatas pada fungsi legislatif, eksekutif maupun yudikatif saja. Fungsi yang lebih utama selain media informasi dan hiburan, tentu harus mengedepankan fungsi kontrol sosial. Artinya bahwa pers, dalam bahasan ini persma (pers mahasiswa), memiliki kewajiban melakukan pengawasan yang seharusnya dijalankan. Tidak lagi memandang persma adalah anak yang selalu patuh pada orangtua, namun juga berani mengatakan tidak untuk hal yang memberi keberpihakan pada salah satu kepentingan pihak tertentu.

Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran tentu saja harus selalu mengingat nilai-nilai luhur negara yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, tidak ada lagi waktu untuk mencari alasan lain demi pemberitaan yang mengedepankan kebenaran. Pengawasan kepada pemerintah diserahkan sepenuhnya oleh pilar ke empat yang kita sebut media pers. Lalu pengawasan terhadap pers itu sendiri dilakukan oleh masyarakat sebagai segmentasi pasar atau badan hukum jika memang tidak mampu diselesaikan secara kekeluargaan. Eksekusi pengawasan terhadap pemerintah, dalam hal ini birokrasi kampus, dilakukan semata-mata demi seimbangnya tatanan demokrasi negara. Apalagi sebuah persma yang digawangi oleh kelompok mahasiswa memiliki kekuatan besar untuk mengatur jalannya pembangunan negara. Suara mahasiswa akan sangat didengar oleh telinga pemegang kekuasaan, tentu didukung pula oleh semangat muda yang menggelora.

Harapan yang diimpikan jika fungsi pengawasan berjalan baik adalah berupa terangkatnya kepentingan masyarakat melalui kebijakan yang diterapkan. Melalui peranan pers tersebut, maka pemberitaan yang disampaikan akan lebih berimbang, independen dan tentunya maksimal dalam kontrol sosial walau ada ancaman akan di”bredel”. Mental yang kuat terus dibutuhkan demi kokohnya komponen pilar ke empat ini.

Bersambung..

#Onedayonepost #ODOPbatch5 #tantangan

Read More

Sunday, 15 April 2018

Jalan Berliku BBM Bersubsidi




Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan oleh kosongnya premium di beberapa SPBU, dilanjutkan dengan pernyataan akan dinaikkannya harga BBM non-subsidi dan berita tentang anggaran untuk subsidi BBM yang kian hari kian membengkak. Kekisruhan seputar BBM ini seolah tak henti-hentinya menerjang Indonesia. Padahal kasus habisnya premium tersebut sudah membuktikan bahwa BBM memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pembuktian tersebut seolah belum cukup berhasil untuk menengahi kekisruhan BBM yang sering terjadi. Rakyat masih sering diterpa oleh inkonsistensi dalam hal pengelolaan BBM yang berujung pada kuota BBM habis, antrean panjang di suatu SPBU, ataupun kebijakan seputar BBM.

Jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok pun akan naik, terjadilah inflasi, dan rakyatlah yang akan menjadi pihak yang paling sengsara. Oleh karena itu, pemerintah pasti tidak ingin mengambil kebijakan ini. Namun, jika BBM terus disubsidi, maka anggaran untuk subsidi tersebut akan semakin membengkak, padahal kenyataannya, BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah keatas. Melihat fenomena ini banyak orang berpikir bahwa daripada anggaran subsidi BBM tersebut yang salah target, sebaiknya anggaran itu digunakan untuk pembangunan sektor kesehatan, pedidikan, infrastruktur dll.

Problematika yang dilematis soal BBM ini sebenarnya dikarenakan satu faktor, yaitu, Indonesia terlalu tergantung kepada minyak bumi sebagai sumber energi utama. Padahal Indonesia banyak dilimpahi sesuatu yang banyak Negara lain tidak miliki seperti, letak Negara yang strategis, iklimnya yang tropis, pulaunya yang berjumlah ribuan dan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Berkaca pada hal itu, Indonesia sebaiknya mulai move on, dan mulai mencari serta memanfaatkan sumber energi terbarukan lainnya.

Kita bisa mencontoh Denmark yang semenjak krisis global 1973 menimpa Negara tersebut, mereka tidak lagi tergantung kepada minyak sebagai sumber energi utama mereka, melainkan dengan memanfaatkan dan mengefektifkan sumber energi lain seperti energi angin dan panas bumi, untuk menghadapi persoalan energi. Dan Denmark sukses melakukannya.

#Onedayonepost #ODOPbatch5

Read More

Saturday, 14 April 2018

Negara Hukum yang Terhukum




Setahun belakangan ini kita disuguhkan dengan maraknya kriminalitas yang terjadi. Korbannya pun bermacam macam, dari warga sipil, ulama hingga pejabat pemerintah. Hal ini dapat membuktikan bahwa keamanan di negara ini semakin hari semakin mencekam, karena para pelaku kriminalitas sudah “berani” meneror anggota KPK (Novel Baswedan), yang kita tau sebagai aparat pemberantasan korupsi di negeri ini. Selain itu sulitnya penangkapan pelaku tersebut semakin menambah rasa takut akan keamanan dalam negeri dan juga menurunkan rasa percaya terhadap pihak berwajib. Slogan Indonesia Negara hukum pun hanya tinggal nama semata, justru slogan tersebut  kini menjadi parodi, Negara hukum yang terhukum.

Lemahnya hukum di Indonesia merupakan akar dari buruknya keamanan dalam negeri. Hukum di Indonesia seringkali memanjakan rakyat, sehingga banyak penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Senjata api yang digunakan oleh pelaku adalah contohnya. Beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang dokter ditembak oleh suaminya di kliniknya sendiri. Hal ini sangatlah miris. Senjata api bukanlah alat yang bisa diperjualbelikan dimana dan kapan saja, dan bukan juga sebuah mainan yang bisa dimainkan dan dimiliki oleh semua orang. Hanya kepolisianlah yang berwenang memiliki dan menggunakan benda tersebut. Namun kenyataan bahwa senjata api tersebut digunakan oleh orang diluar kepolisian dapat membuktikan bahwa pemerintah khususnya aparat hukum dan kepolisian telah mengalami “kecolongan”. Sebuah kecolongan besar karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia.

Tidak cukup dengan kasus kriminalitas saja, akhir-akhir ini Indonesia juga terhukum dengan banyaknya kecelakaan maut yang terjadi. Kecelakaan maut yang yang terjadi di tanjakan eman, kecelakaan maut di puncak dan beberapa tempat lainnya dapat menjadi  bukti bahwa Indonesia masih lemah dalam hukum. Kita pasti bertanya Tanya mengapa bus yang tidal laik beroperasi masih bisa berkeliaran seperti itu. Dan lihat hasilnya, beberapa nyawa melayang akibat kecelakaan tersebut. Kita pun tak bisa memungkiri bahwa masih banyak kendaraan tidak laik jalan lainnya di luar sana. Dan tentu saja, jika dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin hal yang sama bisa terulang kembali.

Sudah sebaiknya Indonesia memperkuat hukum di negaranya. Karena hukum sangat berguna dalam hal membuat jera pelaku kejahatan dan membuat takut orang yang ingin berbuat kejahatan. Hukuman hukuman “kecil” yang dialami bangsa Indonesia akhir akhir ini seharusnya menjadi cambukan dan motivasi bagi pemerintah, aparat kepolisian dan warga Indonesia. Cambukan untuk segera memperbaiki hukum di Negara ini dan motivasi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu, penguatan diri di dalam internal aparat hukum dan kepolisian pun pelu dilakukan, agar oknum tersebut bebas dari suapan dan mafia hukum yang menerjang. Jika hukum benar-benar sudah ditegakkan, kita tak perlu cemas lagi akan keamanan dalam negeri kita.

#Onedayonepost #ODOPbatch5


Read More

Friday, 13 April 2018

SDGs dan Potret Kesehatan di Indonesia




Salam Sehat !!!

Kesehatan merupakan investasi masa depan. Orang yang sehat akan mempunyai jaminan di hidupnya untuk melakukan hal-hal positif baik hari ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan bisa diumpamakan seperti kita menabung. Semakin banyak uang yang kita tabung, maka semakin banyak uang yang kita kumpulkan. Begitu pula dengan kesehatan, semakin seseorang menjaga kesehatan maka semakin banyak pula orang itu melakukan aktivitasnya, sehingga semakin banyak mamfaat yang ia dapat.

Namun, realita yang ada saat ini justru kesehatan masih menjadi prioritas kesekian kali, baik dari sudut pandang pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah masih sering “kecolongan” dengan “kelakuan” rumah sakit yang menolak pasien akibat BPJS, kurangnya tenaga kesehatan di daerah terpencil, hingga sarana dan prasarana kesehatan daerah terpencil yang kurang memadai. Masyarakat pun masih lebih “senang” berobat dibandingkan melakukan pencegahan penyakit dan masyarakat  masih lebih senang menunggu bola dibandingkan dengan menjemput bola di kala persoalan menyangkut kesehatan datang.

Padahal, Indonesia mempunyai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang didalamnya terdapat poin tentang kesehatan. Lantas, Apakah SDGs hanyalah angan-angan belaka? Apakah menggalakkan kehidupan sehat dan sejahtera hanyalah omong kosong belaka?  Tidak. Jawabannya jelas tidak. Karena SDGs dibuat bukan hanya untuk dipamerkan atau dicanangkan dengan begitu saja, akan tetapi dibuat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Karena kesehatan yang baik merupakan salah satu indikator kemakmuran suatu Negara.

Kita bisa melihat dari data departemen kesehatan tentang Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang dulu sempat dicanangkan. Ada target MDG di bidang kesehatan yang sempat berada dalam posisi indikator merah, yaitu menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR), meningkatkan akses penduduk yang memiliki air minum berkualitas dan mengendalikan penyakit malaria. Hal ini menunjukan bahwa kualitas kesehatan di Indonesia masih butuh perhatian yang lebih. Ini berarti akan menjadi tantangan besar bangsa Indonesia dalam dua belas tahun mendatang untuk menemukan solusi penyelesaian masalah di bidang kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan.

Dari kelima indikator merah tersebut, semua indikator berhubungan langsung dengan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu Pengoptimalan peran Puskesmas bisa menjadi solusi terdepan untuk penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia. Menurut Departemen Kesehatan (2004), tujuan penyelenggaran puskesmas adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat. Puskesmas merupakan sarana kesehatan yang paling terjangkau oleh rakyat, baik dari segi biaya, fasilitas, maupun infrastruktur. Puskesmas juga memiliki fungsi kuratif, preventif dan kuratif dalam kegiatan operasionalnya serta berperan sebagai:

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
2. Pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan
3. Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama

#Onedayonepost #ODOPbatch5

Read More